Melonjaknya harga minyak sawit mentah (CPO) belakangan ini membuat Malaysia dan beberapa negara lain menunda peluncuran biosolar (solar yang dicampur dengan biodiesel). Pasalnya, kenaikan harga CPO yang menjadi bahan baku biodiesel menurunkan profit margin biosolar.
“Sebelumnya, kenaikan harga CPO membuat Pertamina menurunkan kadar biodiesel dalam biosolar dari 5% menjadi 2,5%. Jika Pertamina tidak menurunkan pemakaian biodiesel, BUMN itu akan terus menurun profit marginnya,” papar Sekretaris Tim Pengembangan Biodiesel Nasional Evita Legowo seperti dilansir Daily Times di Lahore, Pakistan, Rabu (11/7).
Pada Selasa (10/7), harga kontrak berjangka minyak sawit Malaysia untuk pengapalan September 2007 sebesar 2.514 ringgit per ton. Awal Juni lalu, harga CPO mencapai rekor tertinggi di atas 2.900 ringgit per ton.
Dia menjelaskan, semula Pertamina menjual biosolar dengan komposisi 5% biodiesel dan 95% solar. Penjualan ecerannya dilakukan di 201 SPBU di Jakarta dan 15 SPBU di Surabaya, Jawa Timur.
Menurut Evita, sebelumnya pemerintah berjanji memberikan subsidi dengan jumlah sama seperti yang diberikan pada BBM solar. Namun, meski telah lebih dari satu tahun dijual ke pasar, subsidi yang dijanjikan itu tidak kunjung direalisasikan. Akibatnya, Pertaminalah yang harus menutup kenaikan ongkos produksi akibat lonjakan harga CPO, lantaran harga jual eceran tidak bisa dinaikkan.
“Akibatnya, biosolar harus bersaing dengan BBM dari minyak bumi yang harganya lebih murah, karena masih mendapat subsidi,” paparnya.
Gugat Perluasan Kebun Sawit
Ditempat terpisah, Wakil Direktur Elsam AH Semendawai mengatakan, sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) pemerhati lingkungan dan asosiasi masyarakat adat memprotes pembukaan lahan sawit di Tanah Air, terutama oleh investor Malaysia. Mereka menggugat pemerintah Indonesia agar bertanggung jawab atas pelanggaran hak adat/ulayat, perusakan lingkungan, serta pelecehan hak asasi manusia (HAM) yang dilakukan sejumlah perusahaan perkebunan sawit.
“Pengusaha Malaysia melakukan ekspansi lahan secara baik di Malaysia, dan menghormati hukum adat setempat. Namun, di Indonesia mereka diduga melanggar HAM dan merusak lingkungan,” kata Semendawai kepada Investor Daily di sela diskusi publik Sawit Watch di Jakarta, Rabu (11/7).
Gugatan tersebut telah diajukan ke Komite Penghapusan Diskriminasi Ras Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 25 Juli lalu. Pemerintah Indonesia diminta agar menghentikan ekspansi lahan sawit dan mencegah pelanggaran hak adat/ulayat dan HAM yang dilakukan investor sawit terhadap masyarakat setempat. Gugatan akan dibahas di sidang PBB di Jenewa pada 31 Juli-18 Agustus 2007
Tanggal Tayang : 30-7-2007
Sumber :Investor dailly
