Lima Aspek yang Jadi Arah Pengembangan Kebijakan Energi Alternatif

KUALA LUMPUR, KOMPAS - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan, meski pemerintah tidak bisa begitu saja memenuhi harapan para investor asing, tetapi para pengusaha dari Malaysia tetap menyatakan minatnya untuk berinvestasi di Indonesia

Oleh karena itu, untuk mem- buat komitmen investasi makin konkret, pemerintah akan mem- bicarakan lagi berbagai proposal dari pengusaha Malaysia dalam pertemuan di Jakarta, 21-22 Agustus mendatang.

"Dari pertemuan saya dengan beberapa pengusaha di Malaysia selama dua hari di Kuala Lum­ pur ini, saya mendapat banyak reaksi positif dalam meningkat- kan kerja sama di bidang eko-nomi di antara kedua negara. Ini terutama terlihat dari reaksi me-reka atas tawaran saya untuk in­vestasi di bidang kelistrikan, in- frastruktur, serta perumahan rakyat," ujar Presiden Yudhoyo­ no kepada pers, seusai meng-unjungi Lembaga Riset Palm Bio-Fuel Plant Golde Hope di Pulau Carey, Selangor, Malaysia, Sabtu(5/8).

Kunjungan itu dilakukan se- bagai bagian dari upaya Presiden Yudhoyono menarik investor Malaysia untuk bekerja sama da­lam pengembangan ekonomi ke­ dua negara, terutama dalam bi­ dang investasi. "Memang para in­ vestor asing mengharapkan ber­bagai insentif dan kemudahan, termasuk revisi berbagai undang- undang seperti pertanahan, per- pajakan, ketenagakerjaan, dan kepabeanan. Ada juga yang me- nyoroti prosedur perizinan atau soal peraturan daerah yang bebe­ rapa dinilai bertabrakan dengan peraturan pusat. Bahkan ada juga yang masih mempersoalkan sta- bilitas politik dan keamanan," tu- tur Presiden.

Akan tetapi, setelah dibahas lewat berbagai dialog, Presiden menyimpulkan bahwa tuntutan para pengusaha Malaysia itu ti­ dak sangat mutlak, dalam arti tak menjadi prasyarat untuk kerja sama dalam bidang investasi.

"Mereka tetap berminat da- tang dan berinvestasi. Namun, mereka menyarankan ada per- kembangan ke arah kemajuan da­ lam kebijakan dan perundang- undangan yang lebih baik bagi mereka," katanya.

Semua saran itu ditampung. Beberapa hal bisa dipenuhi dan memang telah menjadi bagian upaya pembaruan atau revisi per- undang-undangan untuk mem- berikan iklim yang lebih kondusif untuk kerja sama investasi.

"Untuk tenggang waktu pem- berian izin penggunaan lahan yang mereka minta 90 tahun, misalnya, kita perlu revisi. Kare­na sebenarnya dalam perundang- undangan kita, masanya justru lebih lama, yaitu 95 tahun, na­mun membutuhkan perpanjang-an. Tetapi kalau bisnisnya berja-lan lancar, perpanjangan itu ber- jalan otomatis. Jadi aturan ini sebenarnya sudah kondusif un­ tuk investasi yang berjangka pan- jang," ungkap Presiden.

Usulan tentang perburuhan yang lebih fleksibel sekaligus me- lindungi tenaga kerja, juga telah menjadi komitmen pemerintah dalam merevisi UU Ketenagaker­ jaan. "Jadi kita akan berjalan de­ ngan upaya kita sendiri, refor- masi secara menyeluruh untuk kebaikan dunia usaha kita. Ma- sukan dari mitra bisnis kita de- ngar dan kita perbaiki, meski ti­dak semua bisa dipenuhi. Sebab mitra bisnis kita kan bukan hanya Malaysia, tetapi banyak negara sahabat lain," tandas Presiden.

Pengembangan biodiesel

Presiden juga menegaskan lagi kebijakan pemerintah untuk me- ngembangkan kebijakan energi yang tidak hanya menggantung-kan dari fosil based fuel, sudah dilakukan sejak tahun lalu. Bah­ kan sejak 2006 Presiden sudah mengeluarkan instruksi presiden menindaklanjuti pengembangan bahan bakar nabati. "Sudah be­ berapa bulan ini kita lakuan lang- kah insentif dan detailnya kita susun untuk menjadi arah kebi­ jakan pemerintah di bidang ener­ gi," katanya.

Ada lima aspek yang akan menjadi arah dalam pengem­ bangan kebijakan energi alterna­ tif itu, yaitu ketersediaan lahan. tenaga kerja yang cukup, infra- struktur yang memadai, perme-sinan yang skalanya diperbesar, serta permodalan.

Ada beberapa perusahaan In­ donesia yang akan mengembang- kan industri biodiesel, "Kini kita mengajak negara-negara sahabat untuk juga terlibat dalam pe­ ngembangan biodiesel. Saya per-silakan pengusaha Malaysia yang berminat untuk membahas de­ ngan menteri terkait Bisa saja

kita bicarakan masalah subsidi atau insentif. Yang jelas ini bisnis yang prospektif dan punya pelu- ang baik, sehingga kalaupun ada, saya kira insentif dari pemerintah tidak akan terlalu banyak, semua-nya bisa dihitung dalam rangka cost and benefit," ucapnya.

Dalam kunjungan ke perusa­ haan perkebunan PT Golden Ho­ pe kemarin, Presiden Yudhoyono mendapat penjelasan soal per­ usahaan yang sejak dua bulan lalu juga terjun dalam produksi bio-fuel lewat pabriknya di Se­ langor. Perusahaan Malaysia yang telah berdiri sejak tahun 1905 itu kini memiliki 198.000 hektar la­ han perkebunan, 60.000 hektar di antaranya berada di Sanggau dan Ketapang, Kalimantan Barat.

"Dari 60.000 hektar yang izin-nya sudah kami miliki, 16.700 hektar di antaranya sudah terga- rap dan ditanami sawit. Kami berharap investasi sebesar 250 juta ringgit yang sudah kami ta-namkan hingga kini bisa diting-katkan menjadi 475 juta ringgit Malaysia pada tahun 2014," ujar Dato Seri Ahmad Sarji Abdul Ha- mid, Direktur Utama Golden Ho-' pe dalam paparannya kepada Presiden Yudhoyono dan rom- bongan

Tanggal Tayang : 10-9-2006
Sumber :

Ke Berita Sebelumnya                                     Ke Berita Selanjutnya